Unilak Riau-Rutasan mahasiswa, dosen, pegawai dan masyarakat umum antusias melakukan pengajuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang berlangsung di aula Pustaka Unilak, Kamis, 20 Juni 2024, kegiatan diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, dengan berkolaborasi dengan Distarduk Kota Pekanbaru, Unilak dan DPRD Riau khususnya Komisi I bidang hukum dan HAM
Saat di aula Pustaka Unilak, peserta tampak antusias untuk melakukan pengajuan Identitas Kependudukan Digital, sejumlah staf kependudukan tampak dengan ramah melayani masyarakat. Salah satunya adalah Wakil Rektor I Unilak Dr Zamzami.M.Kom yang ikut mengurus. " Pengajuan IKD tak lama, tak sampai 6 menit, hanya modal KTP kemudian petugas membantu kita, saat ini IKD memang bermanfaat, bisa untuk urus di imigrasi, di luar negeri dll. Kita apresiasi Pemprov Riau, yang menjemput bola sehingga masyarakat melakukan pengajuan IKD.
Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi pendaftaran penduduk dengan terma tertib administrasi kependudukan, dibuka oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang di Wakili Kabid Pendataan Yanti Asdati, sebagai narasumber yaitu Kadisdukcapil Kota Pekanbaru Hj Irma Novrita MSi, Tim Komisi I bidang hukum dan HAM DPRD Riau Yandri Sauqi,SIP,MSi
Yanti Asdati dalam pemaparannya mengatakan kegiatan ini dalam upaya meningkatkan pemahaman penduduk terkait pentingnya dokumen kependudukan dan menambah wawasan mengenai produk layanan serta regulasi terkait administrasi kependudukan.
Identitas Kependudukan merupakan kebutuhan mndasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosial sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara. Dalam melaksanakan pelayanan kita harus mempedomani azas yaitu yang pertama transparansi bersifat terbuka mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Kedua yaitu akuntabilitas, kemudian kesamaan hak Efisiensi dan efektivitas, partisipasi, dan kesamaan hak tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku jadi dalam pelayanan administrasi kependudukan, Sebut Yanti.
Sementara itu Wakil Rektor II Dr Jeni Wardi yang hadir saat sosialisasi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan yang telah memberikan layanan Identitas Kependudukan Digital. Kegiatan ini sangat membantu kami civitas akademika Unilak, dengan adanya layanan ini tentu saja membantu kami, tidak hanya dalam urusan pribadi tapi juga kedinasan.
" Zaman sekarang serba digital, harapanya adanya KTP Digital ini membantu dan memudahkan kita, dalam urusan kependudukan ujar Dr Jeni Wardi.
Sementara itu Tim Komisi I DPRD Riau Yandri Sauqi saat pemaparannya menyebutkan bahwa, dalam peran pengawasan dan budgedting, Komisi I DPRD Riau ingin mendorong, program Kependidikan di Riau, dilakukan. Secara masif. Penataan penduduk yg terintegrasi, akan mengantarkan Provinsi Riau pada upaya tawar, menaikkan anggaran DAU, dan DAK dari pusat. Karena, jumlah penduduk lah sebagai bilangan pembagi kuota tersebut.
" Target kita kedepan Legislatif di Riau bisa mencapai 75 kursi jika penduduknya, mencapai angka 7 juta penduduk. Inilah yg menjadi fokus komisi I DPRD Riau. Ayo ber KTP Riau" Ujar Yandri
